Informasi Seputar Pemilukada

Home » Posts filed under Pedoman Teknis Pemilukada

Format Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

11.58

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.

2. Berdasarkan usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya, berwenang:

a. menertibkan atau membubarkan orang-seorang dan/atau kelompok selain Tim Kampanye dan Petugas Kampanye yang terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang mengatasnamakan dan/atau tidak mendapat tugas resmi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota;

b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan Peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

4. Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait pengawasan dan rekomendasi sanksi atas pelanggaran dalam pemberitaan atau penyiaran dan penayangan Iklan KampanyePemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017.

5. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, terkait penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.

Sumber : Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

Unknown 11.22 CB Blogger Indonesia

Ketentuan Stakeholders/Pemangku Kepentingan Lain Dalam Pemilukada Tahun 2017

11.22

1. Pejabat Negara yang Menjadi Pasangan Calon

a. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan negara selama masa Kampanye.

b. Surat izin cuti tersebut, disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pada hari pertama pada masa Kampanye.

2. Pejabat Negara yang Mengikuti Kegiatan Kampanye (Tidak Menjadi Pasangan Calon)

a. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan negara.

b. Surat izin cuti tersebut, disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.

Ketentuan pemberian izin cuti diatur sebagai berikut:

c. Cuti bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

d. Cuti bagi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Walikota dan Wakil Walikota diberikan Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri;

e. Cuti bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi;

f. Cuti bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah diberikan oleh Pimpinan Komite;

g. Cuti bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;

h. Cuti bagi pejabat negara lainnya atau pejabat daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sumber : Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

Unknown 11.20 CB Blogger Indonesia

Ketentuan Pemberian Cuti Pemilukada Tahun 2017

11.20

Larangan dalam Kampanye Pemilukada 2017 oleh Pejabat Negara

11.17

1. Pelanggaran bagi Petahana

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi/KIP Acehdan KPU/KIP

Kabupaten/Kota jika:

a. melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;

b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih;

c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota; dan

d. sanksi bagi calon yang bukan petahana atau Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Politik Uang

a. Pasangan Calon dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum Hari pemungutan suara.

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaraan berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pelanggaran Cuti Kampanye

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kotapaling lambat pada hari pertama masa kampanye, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

4. Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye dikenai sanksi:

c. peringatan tertulis agar dapat mematuhi pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai ketentuan;

d. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan

e. apabila Pasangan Calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik tidak melaksanakan ketentuan, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

5. Pelanggaran Pemasangan Iklan Kampanye

a. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye dikenai sanksi:

1) peringatan tertulis; dan

2) perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.

b. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.

6. Sanksi Pidana

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, dan Peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melakukan Kampanye dikenai

sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Pelanggaran pada Pemberitaan dan Penyiaran

Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas pemberitaan dan penyiaran, Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.

8. Menolak Mengikuti Debat publik/debat terbuka

Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik/debat terbukayang difasilitasi KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota maka Pasangan Calondikenai sanksi berupa:

a. diumumkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik/debat terbuka; dan

b. tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik/debat terbuka.

9. Ketentuan Pemberian Sanksi

a. KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran ketentuan Kampanye yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

b. Mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran administrasi politik uangberupa pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima salinan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi atau panwas Kabupaten/Kota dan menuangkannya dalam berita acara;

3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kotamenetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi; dan

4) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 3) berupa sanksi administrasi pembatalan Pasangan Calon.

c. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kotamenetapkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada:

1) Pasangan CalonatauTim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik;

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;

3) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan

4) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sebagai arsip.

d. Pemberian sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon diluar pelanggaran administrasi politik uang dilakukan setelah melampaui proses penyelesaian pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Provinsi.

Sumber : Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

Unknown 11.14 CB Blogger Indonesia

Macam-Macam Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Larangan Kampanye Pemilukada Tahun 2017 dan Ketentuannya

11.14

1. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik.

3. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

4. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;

5. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

6. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

7. merusak dan/atau menghilangkan Alat PeragaKampanye;

8. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

9. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

10. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

11. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;

12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan;

13. Pasangan Calon tidak boleh memproduksi stiker yang melebihi ukuran yang sudah ditentukan;

14. pemasangan stiker tidak boleh membentuk susunan baru, dimana pemasangan tersebut mengandung pesan Kampanye dalam ukuran yang lebih besar;

15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat dan jumlah yang telah ditentukan;

16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik;

17. Bahan Kampanye dilarang untuk disebarkan dan/atau ditempel di tempat umum, yang meliputi:

a. tempat ibadah termasuk halaman;

b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;

d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);

e. jalan-jalan protokol;

f. jalan bebas hambatan;

g. sarana dan prasarana publik; dan

h. taman dan pepohonan;

18. pemasangan Alat PeragaKampanye dilarang berada di:

a. tempat ibadah termasuk halaman;

b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

c. gedung milik pemerintah; dan

d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);

19. media massa cetak, media massa elektronik (televisi, radio, dan/atau media online), dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

20. Pasangan Calon dilarang menayangkan debat publik/debat terbuka antarPasangan Calon pada media apapun selama masa tenang;

21. selama masa tenang, media massa cetak, elektronik) televisi, radio, dan/atau media online), dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan Iklan Kampanye Pasangan Calon, rekaman debat Pasangan Calon, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;

22. Pasangan CalonatauTim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih;

23. dalam kegiatan Kampanye, Pasangan CalonatauTim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilarang melibatkan:

a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;

b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

c. Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain;

24. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepala desa atau sebutan lain/lurah, dan perangkat desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.Pejabat daerah meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

25. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; dan

26. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.

Unknown 11.07 CB Blogger Indonesia

26 Larangan dalam Kampanye Pemilukada Tahun 2017

11.07

Ketentuan Kampanye pada Media Sosial

11.00

a. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon.

b. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan KampanyePasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung.

c. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.

d. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran:

1) monolog;

2) dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;

3) pemirsa atau suara pendengar; dan/atau

4) jajak pendapat.

e. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundangundangan.

f. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.

g. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama antara KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau PanwasKabupaten/Kota dengan Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi.

h. Jenis lembaga penyiaran dalam pelaksanaan kegiatan Kampanye melalui pemberitaan dan penyiaran adalah sebagai berikut:

1) Lembaga Penyiaran Publik;

2) Lembaga Penyiaran Swasta; dan

3) Lembaga Penyiaran Berlangganan.

i. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon atauTim Kampanye dan/atau oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung.

j. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses tahapan Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.

k. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan beritakegiatan KampanyePasangan Calonatau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau GabunganPartai Politik kepada masyarakat.

l. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan KampanyePasangan Calon atauTim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, harus berlaku adil dan berimbang.

m. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Pasangan Calon dan Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

n. Dalam masa KampanyePasangan Calon danTim Kampanye dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dapat memberikan makan, minum dan transportasi kepada Peserta Kampanye dan tidak diberikan dalam bentuk uang.

o. Besaran biaya makan, minum dan transportasi yang dikeluarkan Pasangan Calon atauTim Kampanyedan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik didasarkan pada standar biaya daerah.

p. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosial berupa perlombaan, Pasangan Calon atauTim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:

1) dalam bentuk barang; atau

2) nilai barang paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

q. Perlombaan sebagaimana dimaksud pada huruf p mencakup seluruh jenis perlombaan yang dilakukan paling banyak:

1) 2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur; dan

2) 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan WakilBupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Unknown 10.59 CB Blogger Indonesia

Ketentuan Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye Pemilukada

10.59

Berita Terbaru