Informasi Seputar Pemilukada

Home » Posts filed under Pemilih

Ketentuan Bagi Suami/Isteri PNS/ASN Yang Ikut Menjadi Calon Peserta Pilkada/Pemilu Serentak Tahun 2018, Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2019 (Pileg 2019), dan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019

08.10

Sosialisasi Jadwal Pemilu Serentak Tahun 2019 Dilaksanakan Pada Bulan April 2019, KPU Kabupaten Luwu Utara Gelar Senam Gembira

06.41

Pada tahun 2018 ini, pemilih yang meskipun sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilih tetap harus memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Dua bukti identitas diri ini harus ditunjukkan oleh pemilih kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 27 Juni nanti.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara Subchan Zuhri saat memberikan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih di depan pengurus dan anggota Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Jepara, di Aula SMK Bhakti Praja Jepara Minggu (4/3/2018). “Saat ini ada ketentuan baru, bahwa pada saat menggunakan hak pilih di TPS, pemilih wajib menunjukkan KTP el atau Surat Keterangan Disdukcapil,” katanya.

Subchan menambahkan, ketentuan pemilih wajib menunjukkan KTP el atau Suket itu diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. “Oleh karena itu, bagi masyarakat yang saat ini masih belum punya KTP el atau Suket Disdukcapil, segeralah mengurusnya (membuat KTP-el),” tambahnya.

Selain itu Subchan juga mengajak kepada pengurus dan anggota Fatayat NU Jepara untuk berpartisipasi menyosialisasikan tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018 ini. Partisipasi juga dapat dilakukan dengan menjadi pemantau pemilu atau melakukan hitung cepat, survei dan tentunya berpartisipasi sebagai pemilih pada hari pemungutan suara.

“Juga perangi politik uang. Mulailah dari diri sendiri dan keluarga kita masing-masing. Kalau seluruh anggota dan pengurus Fatayat komitmen memerangi politik uang, saya yakin Pilgub 2018 akan lebih baik,” tandasnya.

Hadir dalam kegiatan inii Komandan Kodim 0719/Jepara Letkol Inf Fachrudin Hidayat. Dalam paparannya Dandim mengajak masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam momen Pilgub Jateng 2018 ini.

Sementara itu Ketua PC NU Jepara KH Hayatun Nufus Abdullah Hadzik menyampaikan kepada anggota dan pengurus Fatayat untuk bisa menjadi pemilih yang cerdas. Dia menjawab pertanyaan dari sejumlah anggota Fatayat yang menanyakan tentang politik uang. “Jangan terlalu fokus pada hal hal haram dan makruh. Politik uang itu hukumnya sudah jelas haram, mengapa dibahas. Coba perhatikan hal wajib juga. Kita bicara mengenai politik uang haram, tapi kita sendiri lupa menjadi pemilih yang baik itu seperti apa,” katanya.

Pria yang akrab disapa Gus Yatun berpesan agar semua warga NU menggunakan hak pilihnya pada Pilgub 27 Juni mendatang. “Selamatkan suaramu, wakafkan suaramu demi kebesaran NU dan bangsa,” pungkasnya. (F2@/Hupmas KPU Jepara/ed diR)

Sumber : http://www.kpu.go.id

Unknown 06.36 CB Blogger Indonesia

Pemilih DPT Wajib Membawa KTP Elektronik atau Surat Keterangan (Suket) di KPPS

06.36

Ketentuan tentang pemilih yang berhak memberikan suara diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 di TPS Bab II. Pemilih sebagai berikut:

BAB II

PEMILIH

Pasal 6

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);

b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK); atau

c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK.

Pasal 7

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.

(2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Kepada KPPS.

(3) Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

Pasal 8

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;

b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;

c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;

d. tugas belajar;

e. pindah domisili; dan/atau

f. tertimpa bencana alam.

(3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

(4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

(5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT.

(6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.

(8) Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.

(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.

(10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS Keempat atau KPPS Kelima pada salinan DPPh (Model A.4-KWK) dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPPh tersebut.

(11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

Pasal 9

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan

b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK.

(2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.

(3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

Pasal 10

(1) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.

(2) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memerhatikan, hal-hal sebagai berikut:

a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;

b. memudahkan Pemilih;

c. aspek geografis; dan/atau

d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS.

(3) Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari yang sama.

Unknown 02.12 CB Blogger Indonesia

Ketentuan Pemilih Yang Berhak Memberikan Suara Dalam Pemilukada di TPS

02.12

Informasi Seputar Pemilukada

Ketentuan Bagi Suami/Isteri PNS/ASN Yang Ikut Menjadi Calon Peserta Pilkada/Pemilu Serentak Tahun 2018, Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2019 (Pileg 2019), dan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019

Sosialisasi Jadwal Pemilu Serentak Tahun 2019 Dilaksanakan Pada Bulan April 2019, KPU Kabupaten Luwu Utara Gelar Senam Gembira

Pemilih DPT Wajib Membawa KTP Elektronik atau Surat Keterangan (Suket) di KPPS

Ketentuan Pemilih Yang Berhak Memberikan Suara Dalam Pemilukada di TPS

Berita Terbaru